Tugas dan Fungsi

Kepala Bagian Hukum

Tugas :

Kepala  Bagian  Hukum,  mempunyai  tugas  menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan  dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang–undangan, bantuan hukum, dokumentasi  dan informasi hukum serta penyuluhan hukum.

Fungsi:

  1. penyusunan rencana pelaksanaan   tugas   di   Bagian Hukum;
  2. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Bagian Hukum;
  3. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
  4. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam penyusunanperaturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi  dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
  5. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang- undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi  dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
  6. pelaksanaan konsultasi, koordinasi  dan  sinkronisasi pelaksanaan tugas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi  dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
  7. pembinaan, monitoring, evaluasi    dan     pelaporan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM,  serta     administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum; dan
  8. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan

Tugas :

Kepala Sub Bagian  Perundang-Undangan  mempunyai tugas merencanakan kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan   pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk  teknis,   serta pembinaan, monitoring dan evaluasi urusan penyusunan produk hukum kabupaten baik yang bersifat pengaturan (regeling) maupun penetapan (beschikking) dan pengkajian produk hukum.

Fungsi:

  1. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perundang-Undangan;
  2. penyusunan dan pelaksanaan    standar    pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian Perundang-Undangan;
  3. fasilitasi pembinaan  perumusan  kebijakan,  pedoman dan petunjuk teknis perundang-undangan;
  4. penyusunan perencanaan kegiatan Sub Bagian Perundang-Undangan;
  5. pengevaluasian dan  pelaporan  pelaksanaan  kegiatan Sub Bagian Perundang-Undangan;
  6. pelaksanaan penyusunan  produk  hukum  kabupaten yang bersifat pengaturan (regeling);
  7. pelaksanaan penyusunan produk  hukum  kabupaten yang bersifat penetapan (beschikking);
  8. pelaksanaan pengumpulan bahan telaahan, pertimbangan, pengkajian produk hukum dan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga;
  9. fasilitasi pembinaan    penyusunan    dan    pengkajian produk hukum daerah;
  10. pemantauan, evaluasi   dan   pelaporan   pelaksanaan tugas Sub Bagian Perundang-Undangan; dan
  11. pelaksanaan tugas kedinasan   lain   yang   diberikan atasan.

Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum

Tugas :

Kepala Sub  Bagian  Bantuan Hukum  mempunyai tugas merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan  melaporkan pelaksanaan tugas, fasilitasi  perumusan kebijakan, pedoman  dan  petunjuk teknis, serta pembinaan, monitoring dan evaluasi urusan penyelesaian sengketa hukum, pemberian bantuan dan perlindungan hukum pada semua unsur di lingkungan pemerintah kabupaten serta pemajuan hak asasi manusia.

Fungsi:

  1. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bagian Bantuan Hukum;
  2. penyusunan dan pelaksanaan    standar    pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian Bantuan Hukum;
  3. penyusunan perencanaan  kegiatan  Sub  Bagian Bantuan Hukum;
  4. fasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penyelesaian sengketa hukum, pemberian bantuan dan perlindungan hukum pada semua unsur di lingkungan pemerintah kabupaten serta pemajuan hak asasi manusia;
  5. pelaksanaan evaluasi sengketa hukum sebagai akibat pelaksanaan peraturan  daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya; pelaksanaan pemberian   bantuan   dan   perlindungan hukum kepada semua unsur di lingkungan Pemerintah Kabupaten ;
  6. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan semua instansi dalam rangka pemberian pertimbangan dan bantuan hukum;
  7. fasilitasi pembinaan penyelesaian   sengketa   hukum, pemberian bantuan dan perlindungan hukum pada semua  unsur  di  lingkungan  pemerintah  kabupaten serta pemajuan hak asasi manusia;
  8. pengumpulan, pengelolaan bahan yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia;
  9. pemantauan, pengevaluasian  dan pelaporan pelaksanaan kegiatan  Sub  Bagian  Bantuan  Hukum; dan
  10. pelaksanaan tugas kedinasan   lain   yang   diberikan atasan.

Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum

Tugas :

Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum mempunyai tugas merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan,  mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas, fasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan   petunjuk    teknis,    serta     pembinaan, monitoring  dan   evaluasi   urusan   bidang   dokumentasi informasi dan penyuluhan hukum.

Fungsi:

  1. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
  2. penyusunan dan pelaksanaan    standar    pelayanan publik dan standar operasional prosedur di Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
  3. fasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
  4. penyusunan perencanaan kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
  5. pelaksanaan pengelolaan  jaringan  dokumentasi  dan informasi hukum;
  6. pelaksanaan penomoran  dan/atau pengundangan produk hukum daerah;
  7. pelaksanaan autentifikasi produk hukum daerah;
  8. pelaksanaan inventarisasi dan  penggandaan  produk hukum;
  9. pelaksanaan penyebarluasan produk hukum daerah;
  10. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan produk- produk hukum daerah;
  11. pelaksanaan penyuluhan hukum;
  12. pelaksanaan koordinasi   pembinaan    dan    petunjuk teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
  13. pengevaluasian  dan  pelaporan  pelaksanaan  kegiatan Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
  14. pelaksanaan  tugas   kedinasan   lain   yang   diberikan atasan.
error: